Korut Sebut Kampanye Kotor AS Lemahkan Kesepakatan Trump-Jong-un

SEOUL - Korea Utara (Korut) menuding Amerika Serikat (AS) beredar kepalsuan yang tidak masuk akal dan melakukan kampanye kotor. Tudingan tersebut muncul setelah Washington menuduh seorang hacker yang diduga bekerja untuk pemerintah Korut sehubungan dengan serangan siber, termasuk serangan 2014 pada Sony Pictures Entertainment.

Pernyataan Korut, yang ditandatangani oleh seorang peneliti di sebuah lembaga Kementerian Luar Negeri, mengatakan tuduhan itu dapat merusak pelaksanaan perjanjian yang dicapai antara Presiden Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un di Singapura pada Juni lalu.

"AS benar-benar keliru jika berusaha mendapatkan apa pun dari kami melalui kepalsuan dan keburukan yang tidak masuk akal," Han Yong-song di Institut Kajian Amerika Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola negara.

Departemen Kehakiman AS pekan lalu mengumumkan tuntutan terhadap Park Jin-hyok, menuduhnya meretas atas nama militer Korut. Ia juga dituduh terlibat dalam upaya untuk mencuri Rp14 triliun dari Bank Bangladesh pada tahun 2016, serta penyebaran virus WannaCry 2.0 yang mempengaruhi lebih dari 230 ribu komputer di 150 negara tahun lalu.

Namun pernyataan Korut mengatakan Park adalah "nonentity" dan menyebut tuduhan itu sebagai fitnah setan dan kampanye kotor lainnya.

“AS harus secara serius mempertimbangkan konsekuensi negatif dari menyebarkan kebohongan dan menghasut antagonisme terhadap DPRK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pernyataan bersama yang diadopsi di KTT DPRK-AS,” bunyi pernyataan itu, menggunakan inisial nama resmi negara itu, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Departemen Kehakiman mengatakan peretas terkait Korut menghapus data dari ribuan komputer Sony pada tahun 2014 dan mencuri email rahasia. Hacker tersebut juga menargetkan bioskop AMC, yang direncanakan untuk menampilkan film satir yang menggambarkan pembunuhan Kim.

"Insiden tersebut tidak ada hubungannya dengan kami," tegas Korut dalam pernyataannya seperti dikutip dari The Washington Post, Sabtu (15/9/2018).